IMCAA menghadiri Kegiatan Dialog Publik dengan tema “Meningkatkan Sinergi Stakeholder Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Penempatan Dan Pelindungan PMI” bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI)

Jakarta (17/12) - Dalam menyambut momentum International Migrants Day yang bertepatan pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar dialog publik lintas stakeholder dengan tajuk “Meningkatkan Sinergi Stakeholder dalam rangka Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengatakan, dialog Publik digelar dalam rangka memperingati momentum Migrant Day secara sederhana. Karding menyebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk melakukan penghematan dengan mereduksi kegiatan yang bersifat seremonial. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding memberikan sambutan yang hangat kepada seluruh stakeholder terkait. “Bagi kita yang fokus untuk mengurus masalah pekerja migran, momentum Migrants Day yang ke 34 ini merupakan momentum yang baik, yang tidak boleh terlewatkan. Ini tempat kita merefleksi, tempat kita berfikir, dan membangun ulang komitmen untuk memperkuat tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI”, ungkapnya di lokasi diskusi, Aula KH. Abdurrahman Wahid, KP2MI, Selasa (17/12/2024). Dengan mengusung tema, “Meningkatkan Sinergi Stakeholder dalam rangka Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI,” Karding menekankan, paradigma kebijakan mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia harus menjadi mainstream (arus utama) di seluruh stakeholder, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat. “Kalau hanya kementerian tidak akan bisa, kita harus bersama-sama, kita harus berkolaborasi. Maka dari sejak pertama saya memimpin, saya ingin bertemu dengan seluruh organisasi , seluruh komunitas yang peduli pada isu pekerja migran indonesia. Transformasi dari badan menjadi kementerian, berkonsekuensi terhadap berpindahnya kewenangan-kewenangan penempatan dari Kemnaker. Kita harus punya roadmap pelindungan yang jelas, roadmap pelayanan yang jelas, dan roadmap pengiriman agar target peningkatan devisa negara dapat tercapai, dengan risiko eksploitasi yang minimal”, ujar Karding. Kegiatan Dialog Publik diwarnai dengan Penyerahan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi 1000 Anak Buah Kapal (ABK), yang yang diwakili oleh 10 ABK, serta penandatanganan Komitmen Bersama antara Menteri P2MI bersama 18 Organisasi Pegiat Pekerja Migran Indonesia.